Lukashenko sahkan perubahan status Komisioner Urusan Agama dan Etnis

Presiden Belarus menandatangani Undang-Undang "Tentang Perubahan Undang-Undang mengenai Kegiatan Dewan Menteri Republik Belarus". Sesuai dokumen tersebut, pengawasan umum atas kegiatan Komisioner Urusan Agama dan Etnis kini berada di bawah Administrasi Presiden Republik Belarus. Komisioner diangkat oleh Presiden dan berada langsung di bawah kendalinya. Perubahan status ini akan memberikan aparatur Komisioner peluang yang lebih luas untuk berinteraksi secara cepat dan menyelesaikan isu-isu penting bersama lembaga negara lainnya. Administrasi Presiden akan menjamin koordinasi yang memadai, termasuk dalam pelaksanaan proyek-proyek lintas agama besar dan promosi inisiatif legislatif. Hubungan dengan pusat-pusat keagamaan luar negeri yang mewakili agama-agama utama dunia sering kali melibatkan berbagai isu, seperti yang terkait dengan kebijakan luar negeri dan keamanan. Keterikatan langsung aparatur Komisioner kepada Kepala Negara akan menyederhanakan dan meningkatkan efektivitas kerja sama di bidang-bidang tersebut. Ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen ini secara keseluruhan akan mendukung upaya menjaga dan memperkuat perdamaian serta kerukunan antaragama dan antaretnis. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang ini, telah ditandatangani sebuah dekrit yang mengesahkan Peraturan tentang Komisioner Urusan Agama dan Etnis, serta menetapkan tugas utama, fungsi, dan kewenangannya.